Oleh: Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H. Senior Associate WAIN, Staf Ahli Komite II DPD RI Wacana Dr. Syukri Yusuf MA untuk melakukan penelitian terlebih dahulu tentang hukum Qisas pantas diapreasiasi karena penerapan hukum pancung di Aceh sangat dimungkin dari aspek yuridis. Wacana ini terus menuai kontra dari pihak Pemerintah Pusat, misalnya dalam hal Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, Hukum Pancung tidak dikenal dalam terminologi […]
Oleh: Sulthan Muhammad Yus, M.H. Senior Partner TRAUMA politik masa lalu tidak boleh mengganggu konsolidasi demokrasi dan negara hukum kita, belajar dari sejarah memang perlu, tapi menakut-nakuti warga negara menggunakan masa lalu ialah cara usang yang harus ditinggalkan. Menelisik berita penangkapan 8 orang yang diduga melakukan upaya makar oleh kepolisian, membuat kita bertanya-tanya ada apa gerangan. Kejadian ini mengingatkan tentang cara-cara subversif rezim masa lalu […]
Oleh: Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H. Senior Associate Pendirian partai politik lokal di Aceh diawali oleh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintah Aceh mulai dibahas di DPR pada tanggal 25 Februari hingga 5 Juli 2006. Pembahasan terkait RUU tersebut itu tidak lama berselang setelah Pemerintah RI menandatangani Nota Kepahaman (Memorandum of Undestanding/ MoU) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. RUU PA […]
