Sudah bukan rahasia umum, pasca dikeluarkannya ketentuan mengenai ambang batas selisih suara dalam pengajuan permohonan persesilisiah hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), telah begitu banyak permohonan yang dinyatakan gugur oleh MK. Ini unik, disaat negara-negara hukum lainnya berlomba meningkatkan dan menjamin kepastian hukum konstitusional setiap warganegaranya, MK justru seakan kontraproduktif dan memilih jalan berlawanan. Konstitusi UUD NRI 1945 jelas menjamin dan menyatakan bahwa […]
Minyak dan gas bumi (Migas) adalah sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara sesuai amanat pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Migas mejadi komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha migas memberikan nilai tambah secara nyata keapada pertumbuhan […]
Pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba S.H., M.M., salah satu yang menarik adalah hadir dua perusahaan gas dari Aceh yakni Perta Arus Gas dan PT. Triangle Pase Inc.. Kemudian kelangkaan gas industri di Sumatera Utara pada beberapa bulan yang lalu, hal ini membuat Kawasan […]
Catatan sejarah menjelaskan kepada kita bahwa Aceh beberapa kali mengalami gelombang konflik. Konflik antara Aceh dengan Pemerintah Indonesia sejak tahun 1976 telah menjadi salah satu cerita fenomenal dari beberapa deretan panjang cerita daerah konflik di Indonesia. Beberapa lietaratur telah menjelaskan begitu banyak tentang asal mula konflik Aceh. Sejarah konfik ini membuat Aceh menjadi perhatian banyak pihak, baik nasional maupun internasional, perang demi perang, ketangguhan melawan […]
Muhammad Ridwansyah, S.H., M.H | Senior Associate ridwan@wainadvisory.com Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diterapkan berdasarkan prinsip demokrasi sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerahpun terus berkembang di berbagai aspek, namun demikian ada salah satu aspek yang masih menjadi perdebatan diantara kalangan ahli hukum, yakni kedudukan Wakil Gubernur. Jika merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 hanya menentukan […]
Oleh: Sulthan Muhammad Yus, M.H. Director WAIN Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus mengatakan, pasca pemungutan suara Pilkada serentak 2018 yang berlangsung kemarin, koalisi politik yang ingin mengganti presiden pada 2019 seakan kehilangan arah karena banyak calon yang diunggulkan oleh koalisi tersebut berguguran. “Pilkada Jawa menunjukkan bahwa kandidat yang menang adalah pasangan calon yang secara politik berdiri di sebelah Jokowi,” kata Sulthan saat dihubungi […]
Oleh: Sulthan Muhammad Yus, M.H. Director WAIN Perusahaan Listrik Negara akrab ditelinga dengan sebutan PLN. Di sektor penguasaan hajat hidup orang banyak seperti lisrik, negara telah menjalankan perintah Pasal 33 konstitusi Indonesia, karena listrik tergolong cabang produksi penting. Namun jangan lupa pemanfataannya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam masalah listrik, tidak gelap tergolong dalam tanda kemakmuran, begitu pesan UUD 1945. PLN berdiri sejak 1965 dan […]
Oleh: Sulthan Muhammad Yus, M.H. Director WAIN Saya ingin memulai coretan sederhana ini dengan bercerita tentang kemajemukan ruang kelas ketika menempuh studi di fakultas hukum Gadjah Mada. Sekelas berpenghuni 20 mahasiswa/i yang berangkat dari berbagai suku, ras, agama dan golongan. Saat itulah kita belajar ber Indonesia, tersadarkan bahwa manusia berangkat dari berbagai jenis perbedaan dan tak memiliki kesempatan memilih rahim untuk sekedar berlindung dan […]
Oleh: Richard Yonathan Nelwan, S.H., M.H. Executive Director WAIN Menjelang Pemilu 2019, berbagai media pemberitaan tiba-tiba ramai membicarakan politik. Mulai dari media yang dipolitik”kan” sampe politik yang di media “kan” ramai-ramai kumpul disini. Memasuki kuartal ke 2 tahun 2018, pembicaran politik ini semakin asik dan laku dijual. Dan kurang ajarnya, saya menjadi salah satu pembelinya. Jadi, tulisan ini adalah tentang isu yang beberapa hari […]
Oleh: Sulthan Muhammad Yus, M.H. Director WAIN *tulisan ini dimuat pada kolom Opini harian Serambi Indonesia tanggal 24 April 2018 Beberapa waktu belakangan ini, isu politik muncul bergantian di Aceh. Isu tersebut acap menyeret hukum sebagai nilai tawar, padahal hukum ada untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Cara cabang kekuasaan melaksanakan kewenangannya amburadur, bahkan penyelenggaraan pemerintahan Aceh cenderung serampangan. Tafsir terhadap sebuah regulasi dibentuk sesuai selera […]
