Indonesia Negara Antikritik?

Indonesia Negara Antikritik?

Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia berpendapat bahwa Indonesia dinilai terancam menjadi negara otoritarian. Hal itu bisa terjadi jika pemerintah dan DPR terjebak dalam sikap superior. Hal ini seakan lebih dikonfirmasi dengan adanya ketentuan yang menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum terhadap orang dan kelompok orang yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 122 revisi Undang-Undang […]

Read More Leave comment

Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi

Pasal Penghinaan Presiden Ancam Demokrasi

Upaya DPR dan pemerintah untuk menghidupkan kembali pasal penghinaan Presiden dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai penolakan dari publik. Upaya itu dinilai akan membatasi kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat. Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus berpendapat bahwa rencana itu menjadi tanda tanya bagi publik, mengingat Mahkamah Kontitusi (MK) telah membatalkan norma tersebut pada tahun 2006 karena dianggap bertentangan dengan UUD […]

Read More Leave comment

Jendral jadi Plt. Gubernur ?

Jendral jadi Plt. Gubernur ?

Wacana penunjukan Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Utara dari jenderal aktif di institusi kepolisian mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Meskipun hal yang demikian sudah pernah dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berencana mengangkat Asop Polri Irjen Pol M Iriawan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin menjadi Plt Gubernur Sumatera Utara. Pengangkatan ini dikabarkan menunggu persetujuan […]

Read More Leave comment

Elektabilitas Golkar, dan Jokowi Effect

Elektabilitas Golkar, dan Jokowi Effect

Elektabilitas Partai Golkar yang menunjukkan tren positif, meskipun baru saja diguncang kasus dugaan korupsi Setya Novanto dianggap sebagai hal lumrah. Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, berpendapat bahwa tren positif Golkar mungkin saja terjadi mengingat semangat pengurusan baru di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto yang sedang fokus pada peningkatan elektabilitas partai yang sempat anjlok setelah kasus hukum kadernya. Namun hal ini harus […]

Read More Leave comment

Verifikasi Parpol, DPR & Pemerintah abaikan Mahkamah Konstitusi

Verifikasi Parpol, DPR & Pemerintah abaikan Mahkamah Konstitusi

Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat menghapus ketentuan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2019. Kesepakatan ini muncul dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Januari 2018. Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menilai kesepakatan itu mencerminkan ketidakpatuhan terhadap konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. Kesepakatan itu telah mengabaikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) yang memerintahkan agar verifikasi faktual harus […]

Read More Leave comment

Kampanye Hitam Pilkada

Kampanye Hitam Pilkada

Setiap kontestasi politik seperti pilkada kerap diwarnai kampanye hitam (black campaign). Kampanye hitam seolah-olah menjadi tradisi yang lumrah untuk memuaskan hasrat kekuasannya. Direktur Politik dan Hukum Wain Advisory Indonesia berpendapat bahwa mendekati Pilkada Serentak 2018, kampanye hitam masih menjadi andalan dalam upaya memenangkan kontestasi. Tidak semua bentuk kampanye hitam itu dikomandoi langsung oleh kandidat tertentu, namun tidak menutup kemungkinan adanya upaya terstruktur dan sistematis dalam […]

Read More Leave comment